MANAJEMEN KONFLIK PADA ETNIS MELAYU BERDASARKAN BENTUK PERADILAN “PEKAT KATE” Studi di Desa Ambawang Kuala Kabupaten Kubu Raya - Fatmawati Fatmawati (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara, 2018)
Essentially, Malay ethnic has a pattern of social control or forms of conflict management based on local wisdom called Pekat kate (collective agreement). When a case occurs, residents of Ambawang Kuala Village prefer to settle it through the use of judiciary, because the resolution involves the element of justice. This study uses a descriptive method by analyzing the pattern of Malay ethnic justice in completing a case. The data collection of this research uses purvosive techniques, namely an informant involved in Pekat kate trial. The qualitative analysis of this study describes the justice mechanism of Pekat Kate. The results of the study explain the incident of when there is a problem of renting agricultural land between land owner, in this case the plaintiff, with the land tenant, in this case the defendant, in settling the case using the Pekat kate judiciary. The Pekat kate judiciary stages consist of the stage of Betandang ke-Tetue Kampong (reporting), the stage of Pekare Pekat Kate (judicial process), the stage of the oath pledge (oath) and the stage of procession of perce 'ae' cucor mawar (rose water splash). The pattern Pekat kate judiciary is more effective because it contains elements of religious beliefs (Islam), for those who are in litigation, in addition to being responsible for judicial decisions, must also account for it to GodPada dasarnya etnis Melayu mempunyai pola pengendalian sosial atau bentuk bentuk manajemen konflik berdasarkan kearifan lokal yang dinamakan peradilan Pekat kate (kesepakatan bersama). Ketika terjadi suatu perkara warga Desa Ambawang Kuala lebih memilih penyelesaiannya menggunakan peradilan, karena penyelesaiannya mengandung unsur keadilan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menganalisis pola peradilan Etnis Melayu dalam menyelesaian suatu perkara. Penjaringan data penelitian ini menggunakan teknik purvosif yakni informan yang terlibat dalam peradilan Pekat kate. Analisis kualitatif penelitian ini, mendeskripsikan mekanisme peradilan Pekat kate. Hasil penelitian menjelaskan ketika terjadi permasalahan sewa menyewa lahan pertanian antara pemilik lahan dalam hal ini penggugat dengan penyewa lahan dalam hal ini tergugat, dalam penyelesaian perkara menggunakan peradilan Pekat kate. Tahapan peradilan Pekat kate terdiri tahapan Betandang ke-Tetue Kampong (melapor), tahapan Gelar Pekare Pekat Kate (proses peradilan), tahapan ikrar sumpah (pengucapan sumpah) dan tahapan prosesi perce’ ae’ cucor mawar (percikan Air awar). Pola peradilan Pekat kate lebh efektif karena mengandung unsur keyakinan agama (Islam), bagi mereka yang berpekara, selain bertanggungjawab terhadap putusan peradilan, selain itu harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan.