FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PERMASALAHAN RELOKASI BANTARAN SUNGAI (STUDI KASUS: KAMPUNG PULO KE RUSUNAWA JATINEGARA BARAT) - Rani Chien Silalahi (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara, 2017)
Salah satu bantaran sungai yang dijadikan permukiman oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah bantaran Sungai Ciliwung. Menurut sumber Dinas Perumahan dan Gedung DKI, jumlah permukiman di bantaran Sungai Ciliwung adalah sebanyak 34.051 KK. Jumlah yang besar mengakibatkan kondisi yang semakin kumuh di bantaran Sungai Ciliwung, menyebabkan penyempitan ekstrim pada DAS. Dalam penanganan bencana banjir Sungai Ciliwung Pemerintah Kota DKI Jakarta mengeluarkan Program Penataan Sungai Ciliwung yaitu Kerangka Kebijakan Permukiman Kembali (KKPK) relokasi hunian, normalisasi sungai, penataan kawasan permukiman dan permukiman kembali. Saat relokasi, terjadi bentrokan fisik warga Kampung Pulo dan Satpol PP yang melakukan pembongkaran hunian di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung. Bentrokan fisik menyebabkan hambatan relokasi, pembakaran alat berat pemerintah, korban luka kedua pihak. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini membatasi lingkup penelitian di kawasan DAS Ciliwung yaitu Kampung Pulo. Tujuan penelitian untuk mengetahui persepsi masyarakat menolak kebijakan relokasi, mengetahui persepsi masyarakat menerima kebijakan relokasi, permasalahan yang menjadi dasar protes masyarakat terhadap relokasi, mengetahui tingkat keberhasilan relokasi bantaran sungai Ciliwung di Kampung Pulo ke Rusunawa Jatinegara Barat. Selain meneliti dari persepsi masyarakat Kampung Pulo dan warga Rusunawa Jatinegara Barat, penelitian ini juga meneliti persepsi dari pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perumahan & Gedung Pemda DKI/Pengelola Rusunawa Jatinegara Barat, serta Lembaga Swadaya Masyarakat Ciliwung Merdeka. Dari hasil wawancara mendalam dengan masyarakat serta LSM terkait, penolakan masyarakat Kampung Pulo dilatarbelakangi kehilangan hak milik atas tanah dan bangunan, pekerjaan, status sosial, komunikasi sosial antar warga, kehilangan akses umum, ketidakcocokan tinggal di rusun, serta faktor paling dominan adalah kurangnya sosialisasi pemerintah. Alasan masyarakat akhirnya menerima relokasi adalah karena tidak memiliki pilihan lain. Dasar bentrokan fisik yang terjadi antara lain adanya tuntutan ganti rugi atas kerugian tanah maupun bangunan yang tidak dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena menurut pemerintah, tanah Kampung Pulo adalah sepenuhnya milik Pemprov DKI Jakarta, sehingga tidak ada dasar untuk mengganti rugi apapun ke masyarakat. Kompensasi yang diberikan pemerintah adalah bantuan dalam bentuk Rusunawa. Walaupun pada akhirnya seluruh warga dapat direlokasi, relokasi Kampung Pulo ke Rusunawa Jatinegara Barat belum bisa dikatakan berhasil, karena dari awal pelaksanaan relokasi sudah mendapatkan penolakan bahkan kerusuhan, serta jumlah masyarakat yang menolak untuk direlokasi lebih banyak daripada yang menerima relokasi.