Reformulasi dana alokasi umum, menghitung kebutuhan fiskal daerah berbasis unit cost - Kurnia Kurnia (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, 2019)
Saat ini Pemerintah sedang menginisiasi untuk melakukan revisi terhadap UU Perimbangan Keuangan. Salah satu muatan materi revisi UU Perimbangan Keuangan tersebut adalah perubahan formulasi perhitungan DAU yang sangat fundamental. Perubahan tersebut yakni mengubah variabel kebutuhan fiskal yang sebelumnya menggunakan proxy jumlah penduduk, produk domestik regional bruto per kapita, luas wilayah, dan indeks pembangunan manusia untuk mengukur kebutuhan fiskal dalam penyediaan pelayanan publik di daerah, diubah menjadi variabel kebutuhan layanan dasar seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, layanan umum, administrasi pemerintahan dengan menggunakan perhitungan unit cost dan target layanan per kapita sebagai penentu jumlah kebutuhan fiskalnya. Kajian ini akan mengeksplorasi hal yang perlu dipersiapkan, serta kelebihan dan kekurangan dalam penerapan perhitungan kebutuhan fiskal berbasis unit cost melalui kajian desk study. Kajian menemukan fakta, bahwa pendekatan perhitungan berbasis unit cost memerlukan informasi yang sangat detil atas layanan dasar yang akan disediakan, identifikasi seluruh aktivitas dan biaya yang dapat memenuhi indikator capaian layanan standar. Namun demikian, terbatasnya resource envelope yang tersedia dapat menjadi kendala dalam pemenuhan indikator capaian layanan dasar tersebut.