Pelindungan Hak Paten atas Pengetahuan Obat Tradisional Melalui Pasal 26 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (Protection of Patent Rights on Traditional Medicine Knowledge Through Article 26 of Law No. 13 of 2016 Concerning Patents) - Trias Palupi Kurnianingrum (Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI, 2019)
Patent as a branch of Intellectual Property Rights (IPR) serves to protect inventions on the field of technology, one of them being medicine. The rise on the number of cases on the theft of genetic resources and traditional knowledge on the field of medicine for commercialization purposes shows that the protection of patent rights on traditional medicine knowledge is still not optimal. This article is the result of a normative juridical research which is supported by an empirical data, examines the protection of patent rights on traditional medicine knowledge and the implementation of Article 26 of Law No. 13 of 2016 on Patents (Patent Law year 2016). In the research results, it was mentioned that even though the TRIPs Agreement did not accommodate the traditional knowledge, the presence of Patent Law year 2016 complemented the Indonesian government's efforts to save the knowledge of traditional medicines from biopiracy and misappropriation. It is necessary to regulate the disclosure obligation in TRIPs agreement and further mechanism regarding benefit sharing and granting access to traditional medicines knowledge. AbstrakPaten merupakan salah satu cabang Hak Kekayaan Intelektual yang berfungsi untuk melindungi invensi di bidang teknologi, salah satunya obat-obatan. Maraknya kasus pencurian sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di bidang obat-obatan untuk tujuan komersialisasi menunjukkan bahwa pelindungan hak paten atas pengetahuan obat tradisional masih belum maksimal. Artikel ini merupakan hasil penelitian yuridis normatif yang didukung dengan data empiris, membahas mengenai pelindungan hak paten atas pengetahuan obat tradisional dan implementasi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten 2016). Di dalam hasil penelitian, disebutkan meskipun Perjanjian Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) belum mengakomodasi pengetahuan tradisional namun hadirnya UU Paten 2016 melengkapi usaha pemerintah Indonesia dalam menyelamatkan pengetahuan obat tradisional dari biopiracy dan misappropriation. Perlu pengaturan kewajiban disclosure di dalam Perjanjian TRIPs dan mekanisme lebih lanjut mengenai benefit sharing dan pemberian akses atas pengetahuan obat tradisional.