FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KETIDAKIKUTSERTAAN MENJADI AKSEPTOR KB PADA IBU BERSALIN PESERTA JAMPERSAL DI RSUD DR.DJASAMEN SARAGIH PEMATANGSIANTAR TAHUN 2013 - Purba, Juliani; Wahyuni, Tengku Sri; Sirait, Sri Hernawati (Politeknik Kesehatan Kemetrian Kesehatan Medan, 2014)
Sumatera Utara dengan angka fertilitas 3,8 merupakan provinsi keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia. Sebagai upaya untuk pengendalian jumlah penduduk dan keterkaitannya dengan Jaminan Persalinan (Jampersal), maka pelayanan KB pada masa nifas perlu mendapatkan perhatian. Tatalaksana pelayanan KB mengacu kepada pedoman pelayanan KB dan KIA yang diarahkan pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) atau Kontrasepsi Mantap (Kontap). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  faktor-faktor yang berhubungan dengan ketidakikutsertaan menjadi akseptor KB pada ibu bersalin peserta Jampersal di RSUD Dr.Djasamen Saragih Pematangsiantar. Penelitian ini merupakan Explanatory Research dengan pendekatan cross sectional. Sampel adalah 41 ibu bersalin peserta jampersal di RSUD Dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar ditentukan dengan cara consecutive sampling. Pengumpulan data dengan cara wawancara menggunakan kuesioner. Analisis data meliputi tahapan analisis univariat, analisis bivariat dengan  uji chi square, analisis multivariat dengan uji regresi logistik ganda dengan kemaknaan p<0,05 dan rasio prevalen dengan CI 95%. Hasil penelitian ini mendapatkan proporsi ibu bersalin peserta Jampersal di RSUD Dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar tahun 2013 ada 22  (53,7%) yang tidakikut menjadi akseptor KB. Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa faktor predisposisi yaitu umur dan paritas berhubungan dengan ketidakikutsertaannya menjadi akseptor KB dengan nilai p= 0,032; RP 0,50  dan CI 0,28-0,88 dan p= 0,003; RP 3,19; CI (1,31-7,74). Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa paritas merupakan variabel  yang paling dominan dari ibu bersalin peserta  Jampersal dengan ketidakikutsertaannya menjadi akseptor KB. Diharapkan kepada kepada petugas kesehatan yang memberikan pelayanan pemeriksaan kehamilan, persalinan dan nifas hendaknya memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu agar menggunakan alokontrasepsi tanpa harus menunggu selesai masa nifas dan bagi ibu dengan paritas ≤ 2 diharapkan tetap menggunakan MKJP dengan tujuan untuk mengatur waktu yang tepat untuk hamil, mengatur jarak kehamilan dan menentukan jumlah anak.