Kebijakan Penyelamatan 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) dan Penurunan Stunting di Kota Semarang - Agus Samsudrajat S; Sutopo Patria Jati (Magister Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro, 2018)
Stunting dianggap masalah kronis jika prevalensinya 20% atau lebih. Hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) 2017 stunting Kota Semarang 21%, sedangkan 2016 hanya 16,5%. Peraturan Presiden 42/2013 tentang gerakan nasional percepatan perbaikan gizi mengarahkan pada penyelamatan seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK) & penurunan stunting. Sedangkan Kota Semarang memilih untuk mengeluarkan Peraturan Daerah Keselamatan Ibu dan Anak (KIA). Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan penyelamatan 1000 HPK dan penurunan stunting di Kota Semarang. Penelitian ini adalah penelitian observasional dengan rancangan kualitatif secara deskriptif melalui wawancara mendalam dan observasi. Informan utama adalah tujuh informan dari instansi pemerintah tingkat kota. Informan triangulasi terdiri dari lima informan instansi tingkat kota dan kecamatan. Analisis penelitian menggunakan analisis segitiga kebijakan yaitu content, contex dan process. Hasil penelitian secara content perda KIA belum fokus pada upaya 1000 HPK dan stunting. Konten Perda KIA lebih fokus dan dominan mengatur upaya intervensi spesifik terkait pelayanan kesehatan. Sedangkan sektor non kesehatan untuk intervensi sensitif belum banyak diatur dan masuk ke Perda. Upaya penyelamatan 1000 HPK dan stunting ditemukan pernah dibahas dalam kajian Rencana Aksi Daerah (RAD), tetapi tidak tuntas. Secara context politik, ekonomi dan sosial budaya, perda KIA belum fokus, tidak berhubungan langsung, dan belum melibatkan semua intervensi untuk penyelamatan 1000 HPK dan stunting. Secara process baik formulasi hingga evaluasi perda KIA belum melibatkan semua lintas sektor, memasukan dan mengevaluasi intervensi sensitif dan spesifik non kesehatan yang bermuara pada 1000 HPK dan stunting. Kebijakan 1000 HPK dan penurunan stunting sudah diarahkan kepada kajian RAD, tetapi belum ada koordinasi lintas sektor dan kajian berhenti di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang.