IDENTIFIKASI PEMANFAATAN DAN PENYIMPANGAN POLA RUANG SUB WILAYAH KOTA (SWK) KAREES ZONA B2 STUDI KASUS SUB WILAYAH KOTA (SWK) KAREES ZONA B2 KOTA BANDUNG - Sopiandy, Anugrah Putra; Suheri, Tatang (Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM), 2018)
ABSTRAK Sub wilayah kota (SWK) Karees merupakan kawasan bagian perkotaan yang berada pada pertengahan Kota Bandung dengan kegiatan yang cukup padat pada zona tersebut. Dalam RTRW Kota Bandung SWK Karees termasuk pada wilayah dengan kepadatan tinggi di Kota Bandung wilayah barat. Hal tersebut akan mengakibatkan adanya aktivitas yang mempengaruhi pemanfaatan pola ruang termasuk terjadinya penyimpangan pemanfaatan pola ruang. Penyimpangan yang terjadi dapat berupa pemanfaatan tidak sesuai dengan RDTR yang telah ditetapkan, pemanfaatan ruang terlalu padat (pemukiman padat) yang mengakibatkan menjadi kawasan kumuh. Pemanfaatan ruang tentu tidak terlepas dari peraturan daerah yang mengatur secara keseluruhan. Adapun sasaran dalam penelitian untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu: Identifikasi pemanfaatan dan penyimpangan pemanfaatan ruang di SWK Karees Zona B2. Mengetahui zonasi mana saja dan berapa luasan pemanfaatan dan penyimpangan pola ruang yang terjadi di SWK Karees Zona B2 Kota Bandung. Dan mengetahui peran kelembagaan terhadap pengendalian penyimpangan pola ruang di SWK Karees Zona B2. Metode SIG bertujuan untuk menjelaskan kondisi ruang serta menjelaskan pola spasial di wilayah studi. Serta untuk menyajikan data pemanfaatan dan pengendalian pola ruang dengan membandingkan kondisi eksisting ruang dengan dokumen rencana seperti RTRW dan RDTR Kota Bandung. Pemanfaatan pola ruang dilakukan dengan melakukan observasi lapangan dengan menunjukan bahwa tidak sama dengan Rencana detail Tata Ruang Kota Bandung. Masih beberapa zona tidak sepenuhnya memanfaatkan rencana tersebut. Diantara penyimpangan yang terjadi dari zonasi yang telah dibagi menjadi empat bagian. Pengendalian pemanfaatan pola ruang dapat dilakukan dengan stakeholder yang terkait baik pemerintah daerah, investor maupun pemangku kepentingan lain. Kata Kunci : Pemukiman Kumuh, Pemukiman Liar, dan pengendalian pemukiman