REPOSISI KEWENANGAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Studi Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang - Yeyet Solihat; Nanang Nugraha (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang, 2017)
Secara yuridis formal ketentuan mengenai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur dalam konstutusi kita yaitu dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis, maknanya dipilih secara demokratis dapat dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu kepala daerah atau dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang pengisian keanggotaannya melalui pemilihan umum legislatif, sedangkan jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota sebagai Wakil Kepala Daearah dalam Undang Undang Dasar 1945 tidak diatur, oleh karena itu pengaturan mengenai kedudukan, tugas dan fungsi serta pengisian dan pemberhentian jabatan wakil kepala daerah diserahkan kepada undang undang.Menindaklanjuti pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa jabatan wakil kepala daerah adalah jabatan politis dan pengisisan jabatannya dipilih langsung satu paket dengan kepala daerah yang jumlah wakil kepala daerah adalah satu orang, baik dari kader partai politik maupun non partai politik (perseorangan), sedangkan pengaturan tentang pembagian tugas dan wewenang kepala daerah dan wakil kepala daerah ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagian lagi diserahkan pengaturannya kepada kepala daerah dengan persetujuan wakil kepala daerah