Kemitraan Bahari Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir Di Indonesia - Nurul Fajri Chikmawati; Evie Rachmawati Nur Ariyanti (Lembaga Penelitian Universitas YARSI, 2017)
Kemitraan (partnership) bukanlah semata-mata bagian dari proses demokratisasi melainkan juga merupakan salah satu jawaban atas keterbatasan kemampuan negara dalam mengelola sumber daya alam, termasuk sumberdaya pesisir. Dalam kerangka melaksanakan tugas dan perannya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia negara dapat mengadakan hubungan kemitraan dengan pihak swasta atau dunia usaha dan kemitraan dengan masyarakat (civil society). Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan lebih dalam tentang konsep dan pelaksanaan kemitraan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan istilah mitra bahari. Berdasarkan konsep Good Governance diharapkan para stakeholder di bidang perikanan dan kelautan dapat menjalin kemitraan bisnis, yaitu antara dunia usaha (private sector) dengan masyarakat (civil society) yang difasilitasi oleh Pemerintah (government) atau Pemerintah Daerah. Sehingga ruang lingkup mitra bahari dapat diperluas tidak hanya ditujukan untuk peningkatan kapasitas masyarakat pesisir, namun lebih nyata manfaatnya bila juga ditujukan untuk peningkatan ekonomi masyarakat dengan dibentuknya kemitraan bisnis.