Relasi Institusional Antara Konfigurasi Politik Dan Karakter Undang-Undang Dasar Sebagai Konstitusi Ekonomi Di Indonesia - Kukuh Fadli Prasetyo (Lembaga Penelitian Universitas YARSI, 2017)
Kajian ini dilakukan untuk menjelaskan relasi institusional antara konfigurasi politik dan karakter konstitusi ekonomi yang ada di dalam undang-undang dasar di Indonesia. Penulis menemukan sejumlah temuan dalam hal penetapan empat undang-undang dasar, yakni: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949, Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah Perubahan). Pertama, konfigurasi politik yang cenderung otoriter menghasilkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 yang memuat ketentuan yang individualistis dalam pengaturan ekonominya. Sebaliknya, konfigurasi politik yang lebih demokratis justru menghasilkan undang-undang dasar yang bernuansa lebih demokratis. Hal demikian terlihat pada karakter konstitusi ekonomi yang ada pada tiga konstitusi lainnya.