KONTROVERSI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH - M. Makhfudz id (Lembaga Penelitian Universitas YARSI, 2015)
AbstractRegional Autonomy has been one of the feasible models for the Government to accelerate its development programs to achieve social welfare as it equally distributes shares of workload of the Central Government, correspondingly passing them to local governments and continuously to the smallest authorities. Regional Autonomy should be promoted through mass media in a bid to promote public awareness of and to collect public support for social-economic development, making them aware of their contribution. This paper is based on descriptive research and normative analysis, comparing empirical facts in sampling locations.Keywords : Transparency, Distributions of Workload, DemocraticAbstrakPelaksanaan otonomi, sebagai salah satu pilihan sistem yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat. Karena otonomi adalah sebagai usaha membagi rata tanggung jawab pemerintahan pusat. Kemudian beban tanggung jawab dibagi ke pemerintahan lokal, sampai yang paling bawah. Demikianlah juga sebagai media pendidikan politik, yaitu dengan meningkatkan pengertian rakyat serta dukungan mereka dalam kegiatan usaha pembangunan sosial ekonomi, sehingga diharapkan masyarakat bawah dapat merasakan keuntungan dari konstribusi kegiatan usaha mereka. Makalah ini disusun berdasarkan pelaksanaan penelitian yang dilakukan secara deskriptif, dan melakukan analisis normatif dengan membandingkan dengan kenyataan di lapangan yang ditemui pada lokasi penelitian.Kata Kunci : Transparansi, Pembagian Tanggung Jawab, Demokratis