IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK - Agus Setiaman; Dadang Sugiana; Jimi Narotama Mahameruaji (Universitas Padjadjaran, 2013)
Tingkat kebutuhan informasi akan meningkat jika informasi memberikan sesuatu yang bermanfaat pada sipencarinya, seperti menyelesaikan masalah atau memecahkan persoalan, memberikan ide-ide baru untuk sebuah program baru, kebutuhan pada pengetahuan, atau melakukan pengawasan pada sesuatu yang sedang berjalan. Kemampuan penyeleggara pemerintahan menyiapkan sediaan informasi dengan berbagai infrastruktur dan konten yang memadai, disertai dengan sikap keterbukaan dan mekanisme serta prosedur yang memadai, akan memudahkan masyarakat memberikan konstribusi atau partisipasi secara positif. Masyarakat tidak akan mudah terpancing isu atau informasi yang simpang siur seandainya mereka mudah mandapatkan iformasi yang memadai. Hasil penelitian menunjukkan bhawa sebagian besar masyarakat Kota Bandung kurang atau belkum memahmai keterbukaan informasi publik, bahkan sebagian besar warga Kota belum atau kurang mehami bentuk informasi yang digunakan oleh Pemkot sebagai upaya implementasi keterbukaan informasi publik. Sebagian warga Kota tahu bahwa setiap ada pekerjaaan pembangunan sarana publik tersedia pengumuman tentang batas waktu pengerjaaan, biaya, dan sebagainya tapi mereka tidak tahu bhawa hal itu sebagai bagian dari kebijakan keterbukaan informasi publik dari pemegang kenbijakan publik kepada warganya. Masih kurangnya sosialiasasi tentang keterbukaan informasi publik yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung merupakan salah satu dampak dari kurangnya pemahaman warga Kota terhadap berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota dalam implementasi keterbukaan publik.