Etika Publik Pejabat Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih - M. Nasir Djamil; TB Massa Djafar (POLITIK, 2016)
AbstrakEtika publik pejabat negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih memiliki kedudukan dan peranan yang penting sebagai pedoman berperilaku yang baik dalam menjalankan tugasnya. Terjadinya korupsi politik tidak hanya disebabkan oleh besarnya kewenangan yang dimiliki, namun juga karena dilanggarnya etika pejabat negara. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif serta pendekatan literatur tentang pelanggaran hukum yang berawal dari pelanggaran etika pejabat negara — melalui studi kasus Korupsi Politik Hambalang yang sedang ditangani KPK, betapa pelanggaran etika pejabat negara terjadi mulai dari eksekutif dan legislatif. Pelanggaran etika pejabat negara tersebut terjadi karena adanya pergulatan kepentingan dalam rangka pencarian sumber dana untuk pemenangan kandidat calon ketua umum partai politik. Dalam melakukan tindak pidana korupsi, selain melibatkan eksekutif dan legislatif, juga melibatkan pihak swasta. Celah hukum penyusunan APBN dimanfaatkan untuk menaikkan nilai proyek Hambalang sehingga diperoleh anggaran dan keuntungan yang besar, dan dana yang dikorupsi juga semakin besar. Studi kasus tersebut menunjukkan adanya pelanggaran etika pejabat negara berupa perilaku tidak jujur, memanipulasi data dan tidak transparan agar proyek Hambalang dapat disetujui. Pelanggaran etika tersebut diiringi pelanggaran hukum yang berimplikasi pada penurunan kepercayaan publik terhadap upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, khususnya bagi para pejabat yang berasal dari partai politik..Kata Kunci: Etika Publik Pejabat Negara, Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih, Korupsi Politik, Kasus Hambalang.AbstractThe public ethics of state official in clean governance has an important position and role as a guide to good behavior in carrying out their duties. Political corruption is not only caused by the size of the authority possessed, but also because it violated the ethics of state officials. By using qualitative research methods to approach the literature that examines the question of how writers are fenomologis , which means how to collect data in the form of spoken words, and writing, speech, gestures, thoughts and behaviors that need to be and can be observed, it is concluded that a violation of law begins with ethics violations by state officials. Through case studies Hambalang Political Corruption are being handled by the KPK, ethical violations occurred at the level of officials of the state executive and legislative. Ethical violations of state officials is due to the struggle of interests in order to find sources of funding for the winning candidate of a political party chairman. In addition to involving the executive and the legislature, also involving the private sector in the political corruption. Budget preparation of legal loopholes exploited to increase the value Hambalang project in order to obtain large budgets and greater profits, so the fund of corruption is also getting bigger. The case studies show a violation of a state ethics official dishonest behavior, manipulate data and non-transparent so that the project can be approved Hambalang. The ethics violation accompanied by violation of law, which implies a decline in public confidence in the efforts to create a clean governance, especially the official from the political parties.Keywords: The Public Ethics of State Office, Clean Governance , Political Corruption , Case Hambalang.