Pembangunan Pariwisata Di Kabupaten Pangandaran Pasca Pemekaran - Pahrul Fauzi; Syaeful Bakhri; Abdul Aziz Ahmad (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2019)
Pariwisata menjadi salah satu sektor andalan pada pembangunan ekonomi Indonesia, hal tersebut dapat diketahui dari munculnya pariwisata sebagai salah satu sektor dari lima besar komoditas penyumbang devisa terbesar nasional. Wisata Pangandaran menjadi semakin berkembang seiring pemekaran wilayah pada tahun 2012. Dengan adanya pemekaran tersebut Kabupaten Pangandaran menjadi lebih fokus mengembangkan pariwisata. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan dan penurunan kinerja pada sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran setelah pemekaran, hal tersebut dapat diketahui dari naik turunnya jumlah pengunjung. Namun disisi lain, setelah pemekaran terdapat beberapa pengoptimalan potensi wisata yang dikembangkan. Sedangkan berdasarkan hasil analisis SWOT, diketahui bahwa sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran berada pada posisi kuadran pertumbuhan dengan strategi pertumbuhan yang bersifat stabil. Banyaknya objek wisata potensial dan disahkan menjadi daerah otonom menjadi faktor utama pada sisi kekuatan, sedangkan faktor sarana dan prasarana serta manajemen pengelolaan menjadi titik lemahnya. Adapun pada sisi peluang, Kabupaten Pangandaran dinilai mempunyai peluang yang tinggi karena semakin berkembangnya sektor pariwisata di Indonesia maupun dunia, sedangkan dari sisi ancaman yang perlu diwaspadai adalah kondisi kelestarian alam yang perlu dijaga seiring pembangunan sektor pariwisata. Berdasarkan analisis hierarki proses, pada level pertama ditemukan bahwa sarana dan prasarana menjadi faktor dengan prioritas pertama dengan nilai 32,68 sedangkan pada posisi kedua yaitu faktor kelembagaan dengan nilai 29,99. Hal tersebut menandakan bahwa faktor sarana dan prasaran serta kelembagaan menjadi faktor yang perlu diprioritaskan pada pembangunan sektor pariwisata Kabupaten Pangandaran pasca pemekaran. Sedangkan pada level kedua diketahui bahwa lima faktor tertinggi diantaranya peraturan daerah menjadi prioritas pertama disusul oleh kualitas jalan, pengelolaan DTW, Koordinasi dengan masyarakat, dan fasilitas kesehatan.