â€œRELEVANSI ACUAN YURIDIS NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK DAN HASIL VERIFIKASI LAPANGAN PEMUNGUTAN â€œBEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNANâ€ (BPHTB) DI KOTA BATU TERHADAP PASAL 7 PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 â€ - Zakiyatun Niyyah (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2016)
AbstractBPHTB a legal action as a result of obtaining rights to land and or building by individuals or bodies. Article 10 of Law No. 20 of 2000 on the Tax on Acquisition of Land and Building (changes to Law No. 21 of 1997) provides an explanation BPHTB tax collection system using the principle of self-assessment, this system gives authority to the taxpayer to decide for themselves the amount of tax payable. The problem that arises this time is the action by the tax authorities verification service revenues (tax officials) Kota Batu in the fulfillment of tax obligations BPHTB. BPHTB field verification often causes conflicts or problems in the implementation. Â This study will use qualitative analysis approach. To examine some of the legal issues, researcher conducted a study in the form of empirical juridical, or often referred to as a juridical sociological (socio- legal research). This research is based on the science of normative law (legislation), but not assess the system of norms in the rule of law, however observe the reactions and interactions that occur when a system of norms works in the community. It can be said the approach that viewed the law not only in terms norms but also the reality in society. The purpose of this research is to identify, describe and analyze the relevance of the field verification of the value of land and buildings held office revenue Kota Batu. Having done the research described in the discussion of the conclusions of this thesis, among others, the lack of relevance of the results of field verification by NPOP. In addition, the low public awareness about the payment of taxes, so it must be verified that an orderly society in paying taxes.Keywords: Relevance, Verification, BPHTBAbstrakBPHTB adalah perbuatan hukum karena akibat diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh pribadi atau badan. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997) memberikan penjelasan sistem pemungutan pajak BPHTB menggunakan asas self assessment, sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak Â untuk menentukan sendiri besarnya pajak Â yang terutang. Permasalahan yang muncul saat ini adalah tindakan verifikasi oleh fiskus dinas pendapatan (pegawai pajak) Kota Batu dalam pemenuhan kewajiban perpajakan BPHTB. Verifikasi lapangan BPHTB seringkali menimbulkan konflik atau permasalahan dalam pelaksanaannya,Â Penelitian ini akan menggunakan pendekatan analisa kualitatif. Untuk meneliti beberapa permasalahan hukum tersebut, peneliti melakukan penelitian dalam bentuk yuridis empiris, atau sering disebut sebagai yuridis sosiologis (sosio legal research). Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat, dapat dikatakan pula metode pendekatan yang melihat hukum tidak hanya dari segi norma tetapi juga realitas dalam masyarakat.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, mendiskripsikan dan menganalisis relevansi verifikasi lapangan nilai tanah dan bangunan yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Kota BatuSetelah dilakukan penelitian yang diuraikan dalam pembahasan maka kesimpulan dari penelitian ini antara lain, tidak adanya relevansi antara hasil verifikasi lapangan dengan NPOP. Selain itu juga kesadaran masyarakat yang rendah tentang pembayaran pajak, sehingga harus dilakukan verifikasi agar masyarakat tertib dalam membayar pajak.Kata Kunci : Relevansi, Verivikasi, BPHTB