TRANSISI EKONOMI POLITIK GAM: Kajian Arah Pembangunan Gerakan Aceh Merdeka GAM - Muhammad Ridhwan; Fauzi Fauzi; Sity Daud (Penerbit Kemala Indonesia, 2015)
Makalah ini membahas tentang kajian – kajian sosial dan politik masyarakat Aceh sebagai suatu pertimbangan pemikiran untuk memajukan dan kesejahteraan masyarakat serta membangun kembali peradaban, tata kehidupan dan strutkur sosial yang telah terbangun semenjak dahulu. Pasca perjanjian damai antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005, bertempat di Smolna the Government Bunked Hall (Balai Pertemuan Finlandia), GAM dan Pemerintah Republik Indonesia (RI) dapat bertemu dan duduk bersama di satu meja untuk mengikrarkan janji, membubuhkan tandatangan dalam (Memorandum of Understanding) MoU Helsinki atas kesepakatan perdamaian, penghentian perselisihan yang telah berlangsung selama hampir tiga puluh tahun lebih. Yang memfasilitasi perdamaian adalah Crisist Management Initiative (CMI), lembaga yang dipimpin oleh mantan Presiden Finlandia Marti Ahtisaari yang memediasi pertemuan perundingan tersebut. Tercapainya kesepakatan perdamaian Aceh merupakan perjalanan panjang dari kedua belah pihak dalam proses negosiasi politik yang alot. Lobi-lobi politik dalam proses perundingan, ditempuh Pemerintah RI melalui pendekatan kemanusiaan dengan mempertimbangkan penderitaan rakyat Aceh harus dihentikan, rusaknya tatanan perekonomian harus disudahi, hancurnya sarana dan prasarana umum serta hilangnya puluhan ribu nyawa masyarakat sipil yang tidak berdosa menjadi telaah para perunding untuk mengakhiri konflik konflik rakyat Indonesia di penghujung barat.