IMPLEMENTASI PASAL 3 AYAT (2) HURUF (a) PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 111 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENETAPAN BATAS KECEPATAN (Studi Pada Jalan Nasional Ahmad Yani II Pontianak) - NIM. A1012151090, DINA SEPTI NURFAJAR (Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2019)
Transportasi adalah darah bagi kehidupan perekonomian dan social . Transportasi jalan raya kendaraan bermotor yang menyangkut manusia dan barang ke tempat-tempat yang diinginkan adalah elemen penting dalam gambaran transportasi yang lengkap. Transportasi jalan raya yang efisien bergantung pada kinerja berbagai unsure, namun kinerja polisi lalu-lintas adalah unsure penting dalam setiap program unruk mengatur transportasi jalan raya agar bisa beroperasi secara efisien dan untuk meminimalkan kesia-siaan.Persoalan Lalu lintas tidak hanya persoalan pihak Kepolisian saja namun pada sisi lain, terdapat pihak yang konstrasi dibidang sarana dan prasaran jalan dalam hal ini rambu-rambu Lalu liontas, yang dalam Hal ini di serahkan kepada Perhungan yang kewenangan di sesuaikan dengan kondisi dan klasifikasi jalan, mulai dari Dirjen perhubungan, Dinas Provionsi dan Dinas Kabupaten Kota.Salah satu fasilitas yang harus di adakan adalah rambu lalu lintas Tentang batas Kecepatan kendaraan, Rambu lalu lintas ini dipasang untuk memberikan peringan kepada pengguna jalan dengan kendaraan bermotor untuk membatasi kecepatannya karena demi keselamatan, kelancaraan dan kesesuaian dari kondisi jalan tersebut, namun dalam prakteknya masih terdapat beberapa jalan yang memiliki klasifikasi di pasang rambu lalu lintas pembatasan kecepatan berkendara. Kata kunci : Rambu lalu Lintas, Batas Kecepatan, Ketertiban