IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 51/M-DAG/ PER/7/ 2015 TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI KOTA PONTIANAK - NIM. A1012131126, JUANDA RIKI (Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2019)
Mengingat bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat, maka Pemerintah melalui Menteri Perdagangan melarang dengan tegas impor barang bekas yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pakaian bekas dari luar negeri yang termasuk barang dilarang impor sebagaimana diatur dalam peraturan menteri perdagangan republik indonesia nomor 51 tahun 2015 tentang larangan impor pakaian bekas