DISTRIBUSI SPASIAL KEBUTUHAN KAPUR BERDASARKAN NILAI SPOS TANAH UNTUK TAMBAK DI KABUPATEN PANGKEP PROVINSI SULAWESI SELATAN - Akhmad Mustafa dan Mustafa; Erna Ratnawati (Pusat Riset Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, 2012)
Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan telah ditetapkan sebagai salah satu wilayah pengembangan kawasan minapolitan di Indonesia, namun sebagian tanah tambaknya tergolong tanah bermasalah (tanah sulfat masam dan tanah gambut) yang dicirikan dengan pH tanah yang rendah sehingga menjadi faktor pembatas dalam peningkatan produktivitas tambaknya. Oleh karena itu, dilakukan penelitian yang bertujuan untuk menentukan distribusi spasial kebutuhan kapur berdasarkan nilai SPOS tanah tambak agar produktivitas tambak dapat meningkat dan berkelanjutan di Kabupaten Pangkep. Penelitian dilaksanakan di kawasan tambak Kabupaten Pangkep dengan metode survai melalui pengukuran dan pengambilan contoh tanah pada 83 titik pengamatan di kedalaman tanah 0-0,2 m. Peubah kualitas tanah yang diukur di lapangan adalah pHF dan pHFOX, sedangkan yang dianalisis di laboratorium adalah SP, SKCl, SPOS, pirit, dan bahan organik. Kebutuhan kapur didasarkan pada nilai SPOS tanah dengan mempertimbangkan berat volume tanah. Program ArcView 3.2 digunakan untuk pembuatan peta distribusi spasial SPOS tanah, berat volume tanah, dan kebutuhan kapur dengan memanfaatkan citra ALOS AVNIR-2 akuisisi 28 Juli 2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah tambak di Kabupaten Pangkep dicirikan oleh berat volume tanah yang diprediksi berdasarkan bahan organik tanah, berkisar antara 0,20 dan 1,25 g/cm3 dengan rata-rata 0,75 g/cm3 dan SPOS tanah berkisar antara 0,02% dan 3,47% dengan rata-rata 1,20%. Kebutuhan kapur setara CaCO3 untuk tanah tambak berkisar antara 0,12 dan 53,04 ton/ha dengan rata-rata 13,01 ton/ha, di mana kebutuhan kapur yang tinggi dijumpai di bagian selatan Kabupaten Pangkep (Kecamatan Minasa Te’ne, Pangkajene, Bungoro, Labakkang, dan Ma’rang).