PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM TIKET BUS ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI - Putri Pratiwi Lubis; Yunita Yunita (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2018)
Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan pencantuman klausula eksonerasi dalam tiket bus penumpang antar kota antar provinsi di Kota Banda Aceh, akibat hukum pencantuman klausula eksonerasi dalam tiket bus antar kota antar provinsi di Kota Banda Aceh, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pengguna jasa akibat pencantuman klausula eksonerasi dalam tiket bus penumpang antar kota antar provinsi. Jenis penelitian pada artikel ini adalah yuridis empiris. Data yang diperoleh dalam penulisan artikel ini berupa data penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancari responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian dicantumkannya klausula eksonersi dalam tiket bus penumpang antar kota antar provinsi di Banda Aceh nyatanya sudah lama digunakan oleh beberapa perusahaan penyedia jasa bus penumpang antar kota antar provinsi melalui penambahan klausul, baik secara nyata maupun tersamar. Akibat hukum pencantuman klausula eksonerasi dalam tiket bus penumpang antar kota antar provinsi akibatnya batal demi hukum, Sehingga klausul eksonerasi dalam perjanjian tersebut tidak pernah dianggap ada. Upaya hukum akibat pencantuman klausula eksonerasi pada tiket bus penumpang antar kota antar provinsi dapat dilakukan musyawarah antara kedua belah pihak, jika tidak menemukan solusi maka konsumen dapat membuat laporan pengaduan kepada YaPKA agar mendapatkan pendampingan dalam menempuh penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yakni melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan melalui jalur litigasi yakni melalui proses peradilan. Diharapkan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh dan Organda agar dapat mengawasi secara reguler terkait kebijakan pencantuman klausula eksonerasi dalam tikets bus penumpang antar kota antar provinsi. Diharapkan kepada pelaku usaha agar mematuhi aturan pencantuman klausula baku sebagaimana yang telah diatur UUPK. Diharapkan kepada YaPKA untuk melakukan sosialisasi agar menambah pengetahuan masyarakat terkait klausula eksonerasi.