PRESPEKTIF CIVIL SOCIETY DAN PENYELENGGARA PEMILU TERKAIT POLITIK UANG PADA PEMILU LEGISLATIF 2014 (STUDI KASUS DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA) - Indrajat, Himawan (Seminar Nasional FISIP Unila, 2017)
Dalam negara yang demokratis pemilihan umum diselenggarakan secara periodik untuk mengukur tingkat dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Tetapi terdapat persoalan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum baik itu pada Pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan kepala daerah, yang selalu terjadi pada tiap periode dan persoalan sulit diantisipasi adalah politik uang karena sulit dibuktikan dan sulit untuk diungkap. Pada kasus Politik Uang di Lampung Utara sudah pernah terungkap dan dibuktikan sampai dengan pengadilan yaitu ketika penyelenggaraan Pemilukada tahun 2013. Hal ini tentu sangat mencederai asas pemilihan umum yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia dan Jujur serta Adil (LUBER JURDIL). Pada pemilihan umum 2014 di Kabupaten Lampung Utara politik uang masih terjadi tetapi tidak sampai pada penindakan karena sulitnya pembuktian, berdasarkan hasil penelitian terdapat tiga penyebab masih terjadinya politik uang; Pertama, Kandidat yang berkompetisi bukanlah kader terbaik partai yang memahami demokrasi, Kedua Peraturan pengawasan yang lemah dan Ketiga mahalnya biaya yang dibutuhkan untuk memenangi pemilihan umum. Kata kunci : Pemilihan Umum, Demokratis dan Politik Uang