PENDAPATAN PRIMER KEUANGAN NEGARA PADA PERIODE AWAL ISLAM (5) - Suyanto, Mohammad (ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA, 2007)
Kontribusi terbesar dari Khalifah Umar bin Khattab adalah membentuk perangkat administrasi yang baik untuk menjalankan roda pemerintahan yang besar. Ia mendirikan institusi administratif yang hampir tidak mungkin dilakukan pada abad ke tujuh sesudah masehi. Pada tahun 16 hijriah, Abu Hurairah, Amil Bahrain, mengunjungi Madinah dan membawa 500.000 dirham kharaj. Itu adalah jumlah yang besar sehingga Khalifah mengadakan pertemuan dengan majelis Syura untuk menanyai pendapat mereka dan kemudian diputuskan bersama bahwa jumlah tersebut tidak untuk didistribusikan melainkan untuk disimpan sebagai cadangan darurat, membiayai angkatan perang dan kebutuhan lain untuk Ummah. Untuk menyimpan dana tersebut, baitul maal yang reguler dan permanen didirikan untuk pertama kalinya di ibukota dan kemudian dibangun cabang-cabangnya di ibukota propinsi. Abdullah bin Irqam (yang selama hidup Nabi menyimpan data mengenai suku-suku dan sumber airnya serta keluarga Anshar) ditunjuk sebagai pengurus baitul maal (menteri keuangan) bersama dengan Abdurrahman bin Ubaid Al-Qari serta Muayqab sebagai asistennya. Setelah menaklukkan Syria, Sawad dan Mesir, penghasilan baitul maal meningkat (kharaj dari Sawad mencapai seratus juta dinar dan dari Mesir dua juta dinar). (Baladhuri, 1966). Khalifah Usman, pada enam tahun pertama kepemimpinannya, Balkh, Kabul, Ghazni, Kerman dan Sistan ditaklukkan. Untuk menata pendapatan baru, kebijakan Umar diikuti. Tidak lama setelah Negara-negara tersebut ditaklukkan, kemudian tindakan efektif diterapkan dalam rangka pengembangan sumber daya alam. Aliran air digali, jalan dibangun, pohon buah-buahan ditanam dan keamanan perdagangan diberikan dengan cara pembentukan organisasi kepolisian tetap (Baladhuri, 1966:420). Khalifah Ali memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahan, administrasi umum dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Konsep ini dijelaskan dalam suratnya yang terkenal yang ditujukan kepada Malik Ashter bin Harith. Surat itu antara lain mendeskripsikan tugas kewajiban dan tanggung jawab penguasa, menyusun prioritas dalam melakukan dispensasi terhadap keadilan, kontrol atas pejabat tinggi dan staf; menjelasakan kebaikan dan kekurangan jaksa, hakim, abdi hukum, menguraikan pendapatan pegawai administrasi dan pengadaan bendahara. Surat ini menjelaskan bagaimana berurusan dengan sipil, pengadilan dan angkatan perang. Ali menekankan Malik agar lebih memperhatikan kesejahteraan para prajurit dan keluarga mereka dan diharapkan berhubungan langsung dengan masyarakat melalui pertemuan yang terbuka, terutama dengan orang-orang miskin, orang yang teraniaya dan orang-orang cacat. Di surat itu juga ada instruksi untuk melawan korupsi dan penindasan, mengontrol pasar dan membrantas para tukang catut, penimbun barang dan pasar gelap. Singkatnya surat itu menggambarkan kebijakannya yang ternyata konsep-konsepnya ditiru secara luas dalam administrasi publik (Sabzwari, 1984).