MEMPERLUAS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH - Supriyoko, Ki (ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA, 2006)
Berita pendidikan di media massa akhir-akhir ini telah mendudukkan pemerintah dengan DPR dalam posisi saling berhadapan. Hal ini terutama menyangkut ujian nasional dan kurikulum pendidikan. Kalau pemerintah berjalan ke utara maka DPR berjalan ke selatan, dan kalau pemerintah lari ke Barat maka DPR lari ke timur. Semakin kencang larinya pemerintah, semakin kencang pula larinya DPR. Dalam konteks demokrasi, keadaan tersebut sangat konstruktif karena ?perseteruan? antarpengambil kebijakan di negeri ini secara langsung dapat difungsikan sebagai media pembelajaran demokrasi. Bagaimana rakyat bisa menonton, berpendapat, mengambil hikmah, dan berpartisipasi mengenai hal yang saling diwacanakan dan dilakukan pemimpin merupakan wahana pembelajaran demokrasi yang sangat bermakna. Meskipun demikian, dalam konteks pendidikan yang dikaitkan dengan kultur masyarakat kita yang paternalistik, keadaan tersebut lebih banyak madzarat daripada manfaatnya. Dalam hal kurikulum misalnya, sampai kini banyak guru dan kepala sekolah yang kebingungan harus menerapkan kuri-kulum apa. Bahkan kebingungan tersebut juga melanda petugas dan pejabat di lingkungan dinas pendidikan. Apakah saling berhadapannya pemerintah dengan DPR tersebut juga (akan) berlangsung dalam masalah pendistribusian dan perluasan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Mari kita runut bersama.