MENGAKHIRI DUALISME PENDIDIKAN DASAR - Supriyoko, Ki (ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA, 1994)
Barangkali ini kisah mengenai keberanian! Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Wardiman Djojonegoro, bersama para anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat RI telah bersepakat untuk segera mengambil prakarsa guna menga-khiri dualisme dalam pengelolaan pendidikan dasar. Untuk keperluan ini diputuskan akan segera disiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengganti, untuk menggantikan dua Peraturan Pemerintah (PP) yang dipandang memang su-dah waktunya diganti, masing-masing adalah PP No.65/1951 dan PP No. 28/1990. Dalam pertemuan antara Mendikbud dengan para ang-gota Komisi IX DPR RI memang tercetus ketersetujuan Pak Wardiman, selaku Mendikbud, mengenai akan disiapkannya RPP Pengganti tersebut. Ketersetujuan Mendikbud itu di-maksudkan agar supaya nantinya siswa tidak dirugikan o-leh sistem. Seperti kita ketahui sampai saat ini memang masih terjadi dualisme dalam pengelolaan pendidikan dasar, du-alisme ini terjadi pada Sekolah Dasar (SD). Di dalam hal ini pengelolaan SD ditangani oleh dua departemen sekali-gus, masing-masing Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) untuk masalah-masalah yang bersifat akademis dan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) untuk masalah-masalah yang bersifat administratif dan kesaranaan.