Urgensi Mata Kuliah Politik Hukum Di Perguruan Tinggi Di Jakarta Berbasis Kompetensi Kerangka Nasional Indonesia - Martini; Efridani Lubis (Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila, 2019)
Politik Hukum menjadi mata kuliah baru pada program studi secara umum mengikuti perubahan kurikulum pada tahun 2017. Ketentuan ini menggerakkan beberapa perguruan tinggi, termasuk Universitas Negeri Jakarta (UNJ) untuk memasukkan mata kuliah tersebut pada kurikulum UNJ. Namun demikian, belum ada data yang menunjukkan bahwa kebijakan ini memberikan dampak pada kualifikasi lulusan sebagaimana ditentukan dalam capaian pembelajaran lulusan (CPL). Berlatar belakang hal inilah penulis memandang perlu melakukan evaluasi dan studi untuk mengetahui pentingnya mata kuliah dimaksud pada pendidikan tinggi, khususnya bagi UNJ. Wilayah penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara dengan beberapa universitas di sekitar Jakarta, baik yang negeri maupun yang swasta dan mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran kuantitatif dan kualitatif dengan metode content analysis yang mengkaji informasi tertulis baik literatur, media massa, maupun buku. Adapun sumber data yang digunakan meliputi data primer, data sekunder, maupun data tertier. Hasil studi menunjukkan bahwa mata kuliah Politik Hukum pada perguruan tinggi sekitar Jakarta belum diberikan pada level Strata 1 (S1), melainkan pada level Strata 2 (S2). Namun demikian, dari hasil kuesioner yang diberikan kepada mahasiswa UNJ, UNJ tetap mendukung pemberian mata kuliah bagi mahasiswa S1, terutama mahasiswa Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) karena mata kuliah ini memberikan manfaat besar untuk memperluas pengetahuan dan memahami hubungan antara politik, hukum, dan komunitas sosial di Indonesia.Di lain pihak, perlu menyesuaikan arah pemberian mata kuliah yang pada umumnya bersifat analisis yang melampui standar S1 dengan kualifikasi level 6 berdasarkan KKNI.