PARTISIPASI, AKUNTABILITAS DAN PERAN CIVIL SOCIETY dalam PENINGKATAN KINERJA DAERAH - Setiyono, Budi (Pusat Pelatihan dan Pengambangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara, 2013)
Bersama dengan dominannya paternalism, ketiadaan transparansi dan akuntabilitas melumpuhkan inisiatif lokal dan menyebabkan keseragaman, standarisasi, kehancuran struktur sosial, kooptasi pemimpin di semua tingkatan, penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi dan, yang paling serius adalah, ketidakpercayaan yang mendalam kepada lembaga-lembaga pemerintah. Selama beberapa dekade, suara aspirasi masyarakat sipil dalam kebijakan publik terbatas dalam bentuk surat pembaca dan partisipasi umum dalam proses pemilu setiap lima tahun yang dikendalikan pemerintah. Kritik dan aspirasi kritis warga masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dianggap sebagai ketidaksetiaan atau subversi.