The Use of Non-Military Elements of Statecraft by China during Cambodian Crisis 1997 - Witjaksono Witjaksono (Universitas Jenderal Ahmad Yani, 2016)
Rekognisi atas kedaulatan suatu negara merupakan bagian dari kebijakan luar negeri yang dalam decision making process-nya pasti mempertimbangkan cost dan benefit. Proses mempertimbangkan kebijakan luar negeri akan semakin sulit dilakukan apabila rekognisi atas kedaulatan tersebut dilakukan terhadap negara yang sedang mengalami krisis. Saat Kamboja mengalami krisis pada tahun 1997, Tiongkok mengambil langkah strategis dengan memberikan rekognisi terhadap kedaulatan Kamboja. Walaupun Tiongkok memberikan rekognisi dalam bentuk yang tidak empiris, dalam hal ini elemen-elemen non-militer, namun terbukti bahwa bentuk rekognisi semacam itu sudah cukup untuk memberikan dampak berupa keuntungan strategis terhadap kedua negara khususnya Kamboja sebagai negara yang sedang mengalami krisis. Penelitian ini akan menggambarkan best practices dari upaya sebuah negara dalam memberikan rekognisi atas kedaulatan negara lain, melalui elemen-elemen yang bersifat non militer. Pada akhirnya, penggunaan elemen-elemen non-militer merupakan hal yang berpotensi dalam memberikan dampak strategis terhadap rekognisi yang dilakukan bagi negara yang sedang mengalami krisis.