Pembangunan dan Mekanisme Sistem Perencanaan (Studi Kasus Desa Pengabean dan Desa Karanganyar) - Arif Zainudin; Sri Sutjiatmi (Universitas Pancasakti Tegal, 2018)
Pemerintahan desa adalah organisasi tingkat dasar untuk melayani kebutuhan masyarakat di daerah tertentu. Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, diberi wewenang untuk mengurus rumah tangga (pemerintah desa) secara mandiri. Peraturan tersebut tidak hanya memberikan otonomi namun secara sewenang-wenang menambah sumber pendapatan Desa. Sumber pendapatan desa dibagi menjadi tiga klasifikasi yang berasal dari anggaran negara, anggaran, dan pengelolaan aset desa. Dengan sumber pendapatan yang dapat mengembangkan desa, pemerintah desa harus bisa merencanakan program kerja yang ditargetkan dan terukur. Program ini direncanakan melalui dokumen perencanaan pembangunan desa seperti RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. Seperti kasus seperti Desa Karanganyar dan Desa Pengabean, desa tersebut tidak memiliki dokumen rencana pembangunan desa. Karena menurut PP 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa pencairan dana desa harus memiliki dokumen perencanaan. Dengan uraian masalah tersebut, penulis membatasi pokok bahasan tentang model perencanaan pembangunan desa Karanganyar dan Pengabean. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti melakukan desain siklus perencanaan yang sesuai dengan tipologi masyarakat desa. Desain pengembangan model perencanaan menggunakan pendekatan metode R&D (Penelitian dan Pengembangan) dengan mempertimbangkan perilaku masyrakat