PERANAN BUMN DALAM MEMBERIKAN PINJAMAN MODAL KEPADA PENGUSAHA KECIL - Irda Pratiwi (Universitas Asahan, 2018)
Pelaksanaan perjanjian pinjaman modal antara Pihak BUMN dengan pengusaha kecil terkadangtidak berjalan dengan semestinya, dikarenakan adanya pengusaha yang tidak dapat menjalankankewajibannya dnegan baik, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran akan pentingnya kewajibanpengembalian pinjaman modal yang diberikan, serta tidak adanya sanksi yang tegas dari pihak BUMN.Peranan BUMN dalam memberikan pijaman modal kepada pengusaha kecil pada dasarnyaditujukan pada pelaku usaha kecil yang berada disekitar perusahaan. Pelaksanaan program kemitraankepada pelaku usaha kecil yang dilakukan oleh perusahaan BUMN adalah wujud dari tanggung jawabsocial perusahaan kepada masyarakat sekitarnya, yang mewajibkan kepada seluruh perusahaan BUMNuntuk menyisihkan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen) atau hasil bunga pinjaman,bunga deposito dan jasa giro dari dana program kemitraan setelah dikurangi beban operasi. Bentukperjanjian dan tanggung jawab para pihak dalam pemberian pinjaman modal dibuat dalam bentuk SuratPerjanjian Pinjaman yang telah baku (standart). Dalam suarat perjanjian pinjaman tersebut memuat hakdan kewajiban dari masing-masing pihak dan selanjutnya Notaris mengesahkan tanda tangan danmenetapkan kepastian tanggal surat perjanjian pinjaman di bawah tangan tersebut dengan mendaftarkandalam buku khusus. Pengesahan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menjamin keabasahannya,sehingga dnegan demikian akan memiliki kekuatan hukum. Terhadap Surat Jaminan (Surat keteranganCamat dan Sertifikat) yang dijadikan sebagai jaminan (agunan) dalam program kemitraan selanjutnyadilakukan pengikatan dalam bentuk akte notariil, yaitu: Akte Pengakuan Hutang, Akte Kuasa UntukMenjual dan SKMHT.Kata Kunci : BUMN, Pinjaman Modal, Pengusaha Kecil