TINJAUAN YURIDIS PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH (PP) N0. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH - Ahmad Rosidi (LPPM Universitas Gunung Rinjani, 2020)
Pendekatan yang digunakan adalah Normatif melalui pendekatan Undang-Undang (Statute Approacht). Adapun tujuan nya untuk mengetahui Prosudur Pendaftaran Hak Atas Tanah dan untuk mengetahui perlindungan hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah. Terkait dengan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur Sesuai. Pendaftaran hak atas tanah di jalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan setelah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) baru didaftarkan kepada Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) yang sudah ditunjuk dan resmi oleh pemerintah. Mengenai perlindungan hukum pendaftaran hak atas tanah Dalam PP Nomor 10 Tahun 1961, tujuan pendaftaran tanah tidak dinyatakan dengan tegas. Pendaftaran tanah yang dinyatakan dalam Pasal 3 PP Nomor 24 Tahun 1997 bertujuan untuk, 1). Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, 2). Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan- satuan rumah susun yang sudah terdaftar, 3). Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan; ABSTRACT The approach used is the normative approach through law (Statute Approacht). As for his goal to know Prosudur the registration of land rights and to know the legal protection the registration of land rights, according to the Government Regulation (PP) No. 24 Year 1997 On registration of land rights. Related to the registration of land rights in the Office of the national land Agency East Lombok Regency accordingly. Registration of land rights is run in accordance with the applicable provisions and after going through the national land Agency (BPN) has registered to the land deed official (PPAT) who have been appointed and authorized by the Government. Concerning the protection of the legal registration of land rights in the PP No. 10 Years 1961, land registry purposes not stated unequivocally. Land registry is stated in article 3 PP Number 24 year 1997 aims to 1). To provide legal certainty and legal protection to the rights of a holder of land, units, flats and other rights listed, in order to easily be able to prove himself as the holder of the right in question, 2). To provide information to the parties concerned including the Government so that it can easily obtain data required in legal deeds held concerning fields of land and flats units that are already registered , 3). For in this orderly administration of land; Keywords: registration of land rights and legal protection Pemengang land rights