STRATEGI PENGELOLAAN ANGGARAN BIAYA PENDIDIKAN BERBASIS KINERJA DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI KABUPATEN TANAH LAUT - Mufrida Zein (P3M Politeknik Negeri Tanah Laut, 2016)
Telah dilakukan penelitian tentang strategi pengelolaan anggaran biaya pendidikan berbasis kinerja (BPBK) di SMAN 1 Pelaihari, menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi anggaran BPBK, menemukan dan mendiskripsikan strategi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan sistem pelaporan serta faktor-faktor strategis pendukung dan penghambat pengelolaan anggaran BPBK.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Biaya Pendidikan persiswa/tahun di SMAN 1 Pelaihari 2.250.000,-. Jika mengacu standar anggaran nasional sebesar Rp. 3.000.000/siswa/tahun, SMA Negeri 1 Pelaihari belum memenuhi standar. Penerapan anggaran BPBK belum bisa berjalan optimal karena belum terpenuhinya beberapa persyaratan dan kelengkapan teknis, oleh karenanya diperlukan pertama, kepala sekolah ditetapkan sebagai KPA dan bendahara pembantu menjadi bendahara pengeluaran. Kedua dokumen RENSTRA, RENJA dan IKU wajib dimiliki sekolah, sehingga LAKIP dapat dilaksanakan. ketiga SIMDA harus mengakomodir program kreatif dan inovatif untuk tercapainya visi dan misi sekolah.Strategi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan sistem pelaporan anggaran dilaksanakan berdasarkan pendekatan partisipatif melibatkan seluruh pihak, baik komite sekolah maupun guru-guru, untuk mendorong keterbukaan sehingga memacu semangat guru untuk realisasi program. Keterlibatan ini dilaksanakan hingga proses pelaporan agar terjadi check and balance. Keluhan oleh komite sekolah didapati pada SMA Negeri 1 Pelaihari karena tidak terlibat dalam pengawasan anggaran. Faktor-faktor pendukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja adalah tersedianya visi dan misi serta dukungan pendanaan cukup besar. Hambatan pelaksanaan ABK yaitu Jargon politik â€œpendidikan gratisâ€ kepala daerah sehingga sekolah tidak dapat leluasa mendapat dukungan dana melalui masyarakat.