KEBIJAKAN DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT - idris, Hendryawan Dwi Putra (Universitas Sam Ratulangi, 2019)
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuyk mengetahui bagaimanakah modus operandi tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit dan bagaimanakah kebijakan hukum pidana untuk dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit menurut hukum positif Indonesia, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Modus operandi kejahatan kartu kredit atau carding ada bermacam-macam yakni: fraud application, non received card, lost/stollen card, altered card, totally counterfeiled, white plastic card, record of charge pumping, altered amount, telephon/mail ordered, mengubah program electronic data/draft capture dan fictius merchant. 2. Kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana dengan menggunakan kartu kredit atau kejahatan kartu kredit atau carding dilakukan dengan menggunakan sarana penal yaitu penerapan Pasal 362, 378 dan 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 32 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan upaya non penal yaitu melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang kejahatan kartu kredit dan dampaknya bagi pengguna kartu kredit. Selain itu juga dilakukan upaya penanggulangan carding secara preventif, dimana Kepolisian merekomendasikan kepada Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan/pembatasan terhadap peredaran/penerbitan kartu kredit, menerbitkan buku merah tentang panduan pencegahan dan penanggulangan carding dan Bank Indonesia membentuk regulasi yang mengatur penggunaaan kartu kredit sebagai pencegahan terjadinya carding. Untuk upaya penanggulangan secara represif, dilakukan upaya mediasi anatar pihak bank yang mengeluarkan kartu kredit, pemegang kartu kredit dan pelaku carding dengan mediator Bank Indonesia. Apabila tidak tercapai, pelaku diserahkan kepada Kepolisian untuk ditangani seperti kejahatan lainnya.Kata kunci: kartu kredit;