URGENSI PROTEKSI PEMERINTAH TERHADAP USAHA KECIL DAN MENENGAH: Studi kasus di Desa Pledokan Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah - M. Munadi (Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, 2017)
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia memiliki potensi laten atau tersembunyi yang sangat besar untuk bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Berkaca dari sejarah, UKM menjadi salah satu sektor yang mampu bertahan dari deraan krisis ekonomi 1998 yang pernah melanda Indonesia. Ketika banyak perusahaan besar gulung tikar, UKM justru semakin banyak bermunculan. UKM bisa ikut mendorong pertumbuhan potensi ini dengan menyediakan pembiayaan yang diperlukan. Selama ini pinjaman yang diberikan oleh Bank, misalnya, kepada UKM cukup besar. Para pelaku usaha juga tidak memiliki kredit macet yang besar perputaran uang bisa terus berjalan dengan baik. Metode penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah deskriptif kualitatif yakni data yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap UKM di Desa Pledokan Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang ini menunjukkan bahwa Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UKM disamping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya. Pengembangan terhadap sektor swasta merupakan suatu hal yang tidak diragukan lagi perlu untuk dilakukan. Pemerintah pada intinya memiliki kewajiban untuk turut melindungi UKM dengan memecahkan tiga hal masalah klasik yang kerap kali menerpa mereka, yakni akses pasar, modal, dan teknologi yang selama ini kerap menjadi pembicaraan di seminar atau konferensi. Perlu disadari, UKM berada dalam suatu lingkungan yang kompleks dan dinamis. Jadi, upaya mengembangkan UKM tidak banyak berarti bila tidak mempertimbangkan pembangunan (khususnya ekonomi) lebih luas. Konsep pembangunan yang dilaksanakan akan membentuk ‘aturan main’ bagi pelaku usaha (termasuk UKM) sehingga upaya pengembangan UKM tidak hanya bisa dilaksanakan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dengan pembangunan ekonomi nasional dan dilaksanakan secara berkesinambungan.