Badan Regulasi Penyiaran: Sebuah Kontroversi - Dedy Djamaluddin Malik (Pusat Penerbitan Universitas (P2U) LPPM Unisba, 2001)
Pendirian badan penyiaran senantiasa menimbulkan gejolak, sebagaimana kebebasan pers disikapi dengan kontroversi di tengah masyarakat. Persoalannya di sini adalah bagaimana menemukan model regulasi penyiaran yang demokratis. Model yang demokratis bertumpu pada pemberian peluang yang sama kepada setiap warganegara untuk memperoleh akses informasi dari khalayak dan dari sudut pelaku, terdiri dari kepemilikan publik, swasta, dan komunitas lokal. Di Indonesia, terjadi tarik-menarik kepentingan terhadap badan regulator penyiaranyang akan dibentuk. Secara kategorik, ada dua kecenderungan yang saling berbeda dalam menyikapi empat isu kunci regulator: siapa yang berwenang mengatur, bagaimana pertanggungjawaban badan regulator, siapa yang berhak memberi izin frekuensi, bolehtidaknya intervensi pemerintah. Kecenderungan dalam merespon empat isu kunci tersebut diwakili oleh dua kubu: Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) yang bersifat progresif-liberalistik dan Departemen Perhubungan yang bersifat konservatif. Di antara kedua pandangan yang saling berhadapan itu, muncul mazhab ketiga yang cenderung moderat. Pijakan berpikirnya didasarkan pada harmoni dan rasionalitas yang realistik.