PERANAN BPD DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN DI DESA BARATAKU KECAMATAN LOLODA KABUPATEN HALMAHERA BARAT1 - Lalomo, Merson (JURNAL POLITICO, 2015)
AbstrakSalah satu karakteristik demokratisasi dalam pemerintahan desa adalah terdapatnya BadanPermusyawaratan Desa. Yang dimaksud dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam UU No. 6Tahun 2014 tentang Desa adalah sebutan nama Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana yangdimaksud dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yanganggota-anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh penduduk desa yang memenuhipersyaratan. Peranan BPD adalah pelaksanaan fungsi, hak dan kewenangan BPD didasarkan padaperaturan yang berlaku.Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsipemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilanwilayah dan ditetapkan secara demokratis(Pasa1 1: 4 UU No. 6 Tahun 2014).Peranan BPD dalam pembuatan kebijakan pemerintah desa Barataku Kecamatan Lalodaadalah menetapkan anggaran pendapatan dan belanja. Bersama-sama Kepala Desamenetapkan peraturan Desa. Bersama-sama dengan pemerintah desa menampung danmenindaklanjuti aspirasi masyarakat. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturandesa, anggaran pendapatan dan belanja desa serta keputusan Kepala Desa. Memintapertanggungjawaban kepada Kepala Desa, juga membina demokrasi dalam penyelenggaraanpemerintahan desa.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan BPD dalam pembuatan kebijakanpemerintah desa Barataku Kecamatan Loloda.Kata Kunci : Peranan, BPD, Kebijakan Desa