PERANAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN WAJIB BELAJAR DI KECAMATAN MATUARI KOTA BITUNG1 - Montolalu, Angger Angelino (JURNAL POLITICO, 2015)
ABSTRAKPenelitian ini di latar belakangi oleh, pertama dari segi peran pemerintah: telah adaupaya pemerintah dengan dikeluarkannya regulasi atau Peraturan Walikota Bitung Nomor 4Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Program Penanggulangan Anak Usia Sekolah PutusSekolah. Selain itu ada juga dijumpai program pemerintah yang memberikan Bantuan bagisiswa Miskin yang dikenal dengan istilah Bantuan Siswa Miskin (BSM). Namun dari segipelaksanaan, belum semua program dan regulasi tersebut dilaksanakan tepat sasaran dansesuai dengan yang diamanatkan pemerintah. Kedua, dari segi masyarakat masih banyak anakanakusia sekolah yang seharusnya mengenyam bangku sekolah malah tidak bersekolah dan adasebagian yang lebih memilih untuk bekerja. Faktor mentalitas dan lingkungan pergaulan sangatmempengaruhi motivasi anak dalam menunaikan kewajibannya dalam mengikuti pendidikanwajib belajar.Dalam teori pemerintahan, tugas pokok pemerintahan yaitu: pelayanan (service),pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (devolopment). Di pandang dari segiperanan, keberhasilan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, haruslah dapatdiukur oleh ketiga fungsi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yangmemberikan gambaran atau uraian suatu keadaan pada objek yang diteliti. informan penelitianberjumlah 15 orang. Data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif, dimana penulismendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan ditanyakan.Kata kunci : Peranan, pendidikan, wajib belajar, pemerintah.