SISTEMATISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN TANAH HAK ULAYAT SEBAGAI UPAYA MENCEGAH KONFLIK - Sukirno Sukirno (Faculty of Law, Universitas Diponegoro, 2012)
Abstract Law an order regulating ulayat rights have not been commposed systematically and they have the ego-sector nature, thus, their implementation becomes overlapping and prone to cause conflicts. Hierarchically, the future law and order shouldhave the level of an Act as orderedin Article 18 B verse (2) Conctitution, so that, they have only ministry ordinance level, which is, the Agrarian Minister Ordinance No.5/1999 and they are not included in Act No.12/2011 concerning the Composition of Law and Order, so that they tend to be not executed by regional government. The formulation should exists in the above Act at least includes:1) acknowledgment of traditional societies with their ulayat rights; 2) the use of FPIC (Free, Prior and Informed Consent)instrument; 3) measurement, mapping of the ulayat rights land,placement of post for borders; 4) improvement of propietary rights certificate of the ulayat land. Keywords: systematization, ulayat law and order, conflicts. Abstrak Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak ulayat belum dibuat secara sistematis, bersifat ego sektoral, sehingga dalam implementasinya menjadi tumpang tindih dan rawan konflik. Secara hierarkhi, peraturan perundang-undangan mendatang seyogyanya mempunyai tingkatan UU seperti diperintahkan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945, agar mempunyai kekuatan hukum sehingga semua pihak bersedia melaksanakannya. Tidak seperti sekarang ini yang hanya mempunyai tingkatan peraturan menteri, yaitu Permeneg Agraria/Ka.BPN No.5/1999 dan tidak termasuk salah satu dari dalam UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, sehingga cenderung tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Formulasi yang harus ada dalam UU tersebut minimal meliputi : 1) pengakuan masyarakat adat dengan tanah hak ulayatnya, 2). Penggunaan instrumen FPIC (Free, Prior and Informed Consent) sebagai syarat penggunaaan tanah hak ulayat oleh pihak luar, 3). pengukuran, pemetaan tanah hak ulayat, pemasangan patok sebagai batas, 4). penerbitan sertifikat tanah hak ulayat. Kata Kunci: Sistematisasi, Peraturan Per-UU-an Hak Ulayat, Konflik