IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (Studi di Desa Koreng Kecamatan Tareran) - RANTUNG, MIRACLE; RORONG, ARIE; KOLONDAM, HELLY (Sam Ratulangi University, 2019)
Program bantuan alokasi dana desa bertujuan untuk menopang program-programpembangunan desa untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dan berdasarkan Undang-UndangRepublik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa mempunyai sumber pendapatan berupaPendapatan Asli Daerah, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten / kota, bagian daridana berimbang antara keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten / kota, alokasianggaran APBN, bantuan keuangan dari APBN provinsi dan APBN kabupaten / kota. Desa diberikankewenangan sesuai kebutuhan dan prioritas desa, secara keseluruhan sumber pendapat desadigunakan untuk mendanai seluruh kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangan tersebut.Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan Alokasi Dana Desa untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan dari implementasi Alokasi Dana Desa tersebut diukur dengan 4 model variabelyang didasari pada indikator teori Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan strukturbirokrasi. Kebijakan ini bertujuan agar ADD bisa digunakan dengan baik dan benar sesuai dengankebutuhan masyarakat desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif denganpendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penlitian ini adalah teknik yangdiperoleh melalui wawancara atau interview menurut Surachman Winarto. Hasil dari penelitian inipada indikator Komunikasi merupakan bagian penting untuk menilai keberhasilanpelaksanaan suatukebijakan. Karena komunikasi akan memberikan pengaruh terhadap penerimaan dari pelaksana.Kedua Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yangmemadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Ketiga Disposisi menunjukkankarakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang palingpenting dimiliki implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis dan yang terakhirBirokrasi yang bertindak sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakanyang telah diputuskan secara politik dengan melakukan koordinasi yang baik.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Alokasi Dana Desa