TINJAUAN TENTANG UPAH MINIMUM PROPINSI (UMP) KEPADA PEGAWAI PERUSAHAAN SWASTA MENURUT UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN - Mengko, Friska Julyani (LEX CRIMEN, 2018)
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah penetapan upah minimum Propinsi (UMP) kepada pegawai perusahaan swasta menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan bagaimanakah pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian upah minimum Propinsi (UMP) oleh Dewan Pengupahan.Â Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Secara hukum jelas bahwa kewenangan penetapan Upah Minimum Propinsi dan pengawasan atas pelaksanaannya berada pada pemerintah Propinsi dalam hal ini Gubernur. Walaupun demikian Gubernur tidak serta merta langsung menetapkan upah minimum tersebut, karena ada ketentuan mengenai prosedur dan mekanisme penetapan upah minimum. Penetapan upah minimum harus mempertimbangkan beberapa hal secara komprehensif. Dasar pertimbangan menurut Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-226/MEN/2000 yakni, Kebutuhan hidup minimum (KHM), Indek harga konsumen (IHK), kemampuan, perkembangan, dan kelangsungan perusahaan, upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah, kondisi pasar kerja, dan tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita. 2. Pengawasan pelaksanaan upah adalah salah satu dari sekian banyak tugas penting yang wajib dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, baik di tingkat Propinsi maupun di Kabupaten/Kota. Dasar hukum pengawasan pelaksanaan upah pada umumnya adalah pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, peraturan pemerintah nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan upah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Â dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan kewenangan kabupaten dan kota.Kata kunci: Upah Minimum Propinsi, Pegawai Perusahaan Swasta, Ketenagakerjaan.