ANALISIS PENYELENGGARAAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN DI ERA OTONOMI DAERAH - Faria Ruhana, (Pendidikan Dasar, 2012)
Abstract; It is affirmed in Undang-Undang Republik Indonesia no 32 th 2004 that education is one of the 16 obligations conducted by the local govenment. To push the existence of school autonomy in the education management, BSNP on behalf of the Ministry of Education runs KTSP. KTSP consists of educational goals at the school level, structure and curriculum content, education calender and syllabus. In executing KTSP some handicaps encountered concern with 1) altering some teachers paradigm in curriculum development, 2) human resources capable of formulating and applying KTSP and 3) basic facilities to support the execution of KTSP.   Abstrak; Hal ini ditegaskan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 di mana pendidikan merupakan salah satu dari 16 (enam belas) urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam rangka mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan maka Depdiknas melalui BSNP memberlakukan KTSP. KTSP terdiri  dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus.  Penyelenggaraan KTSP masih mengalami beberapa hambatan di antaranya yaitu 1) Masih sulitnya mengubah sebagian paradigma guru dalam pengembangan kurikulum; 2) Masih kurangnya sumber daya manusia yang mampu menjabarkan dan menerapkan KTSP dengan baik; serta 3) Masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan KTSP.