PENYELESAIAN SENGKETA PERBEDAAN DATA FISIK DALAM SERTIPIKAT DENGAN HASIL UKUR TERHADAP GANTI RUGI KEPADA MASYARAKAT DI KELURAHAN PADANGSARI KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG (Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Semarang-Solo) - Simanjuntak, Dewi Hasmawaty (Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2009)
Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan solusi terhadap sengketa perbedaan data fisik dalam sertipikat dengan hasil ukur menyangkut ganti rugi kepada masyarakat Padangsari dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang-Solo dan mengetahui hambatan-hambatan dalam menyelesaikan sengketa perbedaan data fisik dalam sertipikat dengan hasil ukur terhadap ganti rugi. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis empiris. Spesifikasi penelitiannya adalah Deskriptif Analitis. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat pemilik tanah di kelurahan Padangsari kota Semarang yang terkena dampak pelaksanaan pengadaan tanah dalam pembangunan jalan tol Semarang-Solo dan Instansi yang terkait yaitu : Kantor Pertanahan, Panitia Pengadaan Tanah, SATGAS, sedangkan sample dalam penelitian ini sebanyak 8 orang yang ditentukan secara purposive non random sampling. Pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder. Metode analisis yang dipakai kualitatif, dan penyajian datanya dalam bentuk laporan tertulis secara ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelesaian sengketa perbedaan data fisik dalam sertipikat dengan hasil ukur dilakukan dengan cara musyawarah dengan melaksanakan pengukuran ulang yang dilaksanakan oleh panitia ukur, disaksikan oleh pemilik tanah dan tetangga yang tanahnya berbatasan. Hambatan-hambatan yang timbul dalam penyelesaian sengketa tersebut pada prinsipnya tidak ada masalah karena dapat diselesaikan dengan pengukuran ulang. Namun yang menjadi hambatan terletak dalam kesepakatan besarnya nilai ganti rugi dan kurangnya pemahaman dari masyarakat selaku pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah terhadap arti pentingnya pembangunan untuk kepentingan umum. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa terhadap perbedaan ukur terhadap ganti rugi kepada masyarakat Padangsari dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang-Solo sesuai dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007.Kata Kunci : Perbedaan Data Fisik, Hasil Ukur dan Ganti RugiPermalink : http://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/1128