HARMONISASI PRODUK HUKUM DAERAH DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL (STUDI KASUS DI KABUPATEN BATANG) - Mustamsikin Mustamsikin (PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG, 2013)
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan penanaman modal di Kabupaten Batang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Kabupaten Batang, serta menganalisis pentingnya harmonisasi produk hukum daerah penyusunan kebijakan penanaman modal di Kabupaten Batang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal dikaitkan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berlaku di Kabupaten Batang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan melihat permasalahan dari sudut hukum dalam arti peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kelembagaan Pemerintah Daerah dalam menghasilkan Peraturan Daerah merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan penanaman modal atau iklim investasi di daerah. Demikian juga harmonisasi atau sinkronisasi Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal dengan produk hukum daerah yang berlaku lainnya mutlak diperlukan agar dalam penerapan kebijakan penanaman modal di daerah bisa terlaksana secara beriringan, efektif serta tidak terjadi ketumpang tindihan aturan.Kata Kunci: Harmonisasi, Produk Hukum Daerah, Penanaman Modal