KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN SEBAGAI PERWUJUDAN EKONOMI KERAKYATAN (STUDI KELOMPOK WANITA TANI DESA NGALIYAN KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG) - Novita Dewi Masyithoh (PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG, 2007)
Sistem ekonomi kerakyatan merupakan wujud demokrasi ekonomi yang saat ini dianut Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan dalam menggali sumber daya daerah berada di tangan daerah. Oleh karena itu, pengembangan potensi ekonomi dengan sistem ekonomi kerakyatan pun menjadi kewenangan daerah. Penelitian ini membahas tentang Kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan sebagai Perwujudan Ekonomi Kerakyatan (Studi Kelompok Wanita Tani Desa Ngaliyan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang).Kebijaksanaan pemerintah yang dibuat lintas sektoral antara Dinas Pertanian dan Kantor Koperasi dan PKM Kabupaten Batang merupakan modal sistem politik, di mana pembuatan kebijaksanaan didasarkan pada konsep dan respon dari situasi politik terhadap kekuatan-kekuatan sosial, politik, dan ekonomi. Jadi, kebijaksanaan pemerintah dipandang sebagai output dari sistem politik.Prospek pemberdayaan perempuan dalam wadah Kelompok Wanita Tani ini pada masa yang akan datang akan mendukung terciptanya ekonomi kerakyatan. Akan tetapi, haruslah dirumuskan kebijaksanaan pemerintah yang lebih jelas, terarah, dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat politis. Terlebih lagi, Desa Ngaliyan akan direncanakan menjadi Agropolitan dalam bidang emping.Kata Kunci : Kebijaksanaan Pemerintah, Pemberdayaan Perempuan, Ekonomi Kerakyatan