KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA DALAM PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH YANG BERPIHAK PADA MASYARAKAT - BULANGO, ROSDIANA (Sam Ratulangi University, 2013)
Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melahirkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.Tuntutan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan warga masyarakat daerah, tuntutan bagiorientasi perilaku kerja anggota dewan perwakilan rakyat daerah untuk memajukan aspirasi rakyat. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa pendapatan asli (PAD) daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain hasil pendapatan daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dana perimbangan merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari Anggaran Dan Pendapapatan Belanja Negara (APBN), yang terdiri atas dana bagi hasil (DBH), Dana alokasi Umum (DAU) ,dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksud untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber-sumber pendanaan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah serta mengurangi kesenjangan antara daerah-daerah. Kata Kunci :Undang-Undang,Pemerintah,Daerah.