Implementasi Kebijakan Moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Minahasa. - Rawung, Gary (Sam Ratulangi University, 2013)
Moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka reformasi birokrasi di Indonesia, penataan dengan strategi penundaan penerimaan calon pegawai negeri sipil dan penghitungan kembali jumlah kebutuhan pegawai negeri disetiap instansi terlebih khusus di daerah, maka dapat menstabilkan kembali sistem perekrutan pegawai negeri sipil secara efektif dan efisien. Dalam penelitian ini melibatkan 10 (sepuluh) orang responden antara lain Kepala, Sekretaris dan Staf Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dilakukan melalui wawancara (interview), dan Dokumentasi. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan Moratorium calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Minahasa. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini sehubungan dengan implementasi kebijakan Moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Minahasa adalah dengan melakukan penataan pegawai negeri sipil dengan strategi penundaan penerimaan calon pegawai negeri sipil dan penghitungan kembali jumlah kebutuhan pegawai negeri sipil. Tujuan pemerintah membuat kebijakan pelaksanaan moratorium calon pegawai negeri sipil adalah agar terlaksana secara efektif program penataan sistem kepegawaian Negara dalam rangka reformasi birokrasi.