IMPLEMENTASI PERDES APBDES DI DESA TOLOK KABUPATEN MINAHASA - Rantung, Friski (Sam Ratulangi University, 2013)
Pasal 215 ayat (1) UU No.Â 32 Tahun 2004 secara tegas menyebutkan bahwa pembangunanÂ kawasanÂ pedesaan yangÂ dilakukanÂ oleh kabupaten/kota dan atau pihak ketiga mengikutsertakan pemerintah desa Pasal 215 ayat (1) UU No.Â 32 Tahun 2004 secara tegas menyebutkan bahwa pembangunanÂ kawasanÂ pedesaan yangÂ dilakukanÂ oleh kabupaten/kota dan atau pihak ketiga mengikutsertakan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. dan badan permusyawaratan desa. Pertanyaannya sekarang, apakah pemerintah kabupaten mempunyai goodwill dan political will untuk mengimplementasikan peraturan yang telah ada ke dalam bentuk praktis. Seperti kewajiban untuk mengalokasikan ADD yang sesungguhnya memang menjadi hak desa, apakah pemerintah kabupaten bersedia untuk membuat peraturan daerahnya, atau tetap dengan paradigma lama dan basi yakni takut berkurang jatahnya jika ADD di perdakan, atau masih selalu menganggap desa belum mampu mengelola pemerintahannya termasuk keuangannya di desa Tolok. Demikian juga yang terjadi diÂ Desa tolok Kabupaten Minahasa . Dari hasil survei awal yang telah dilakukan oleh penulis di Desa Tolok Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa didapatkan di desa Tolok perdes APBDES di desa Tolok belum berjalan dengan baik. Di dapatkan pula bawa peraturan mengenai APBEDes itu telah ada Hal ini dapat dilihat dari PeraturanÂ Desa TolokÂ Nomor 2 Tahun 2012 tentangÂ Anggaran PendapatanÂ danÂ BelanjaÂ Desa. Dari PeraturanÂ Desa tersebut dapat dilihat pendapatan yang dibagi dalam Pendapatan Asli Desa,Bagi Hasil Pajak dan bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yangÂ didalamnyaÂ adaÂ ADDÂ atauÂ AlokasiÂ Dana Desa. dimana belanja yang terdiri dari Belanja Barang /Â BelanjaÂ Material, Belanja modal dan Belanja tidak langsung. Berdasarkan latar belakang diÂ maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai âImplementasi Perdes APBDES di Desa Tolok Kabupaten Minahasa â.