Analisis Formulasi Kebijakan Kenaikan Tarif Listrik, Telepon dan BBM di Tahun 2003 : Disintegrate System Model of Public Policy Toward Organizational Learning and Policy Change - Maria Rosarie Harni Triastuti (Centre for Public Policy and Management Studies, 2003)
Kebijakan publik merupakan seperangkat keputusan–keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh aktor-aktor publik dan diarahkan pada tujuan tertentu serta sekaligus digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu cara untuk memahami proses formulasi pembuatan kebijakan adalah dengan memahami karateristik dari regime politik dan sistem politik yang ada. Atau dengan kata lain setiap kebijakan publik selayaknya memperhatikan karateristik sistem politik dan keterkaitannya dengan masyarakatnya. Untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan, sebuah kebijakan public seoptimal mungkin mengakomodasi berbagai kepentingan stakeholdernya.Dalam kasus formulasi kebijakan kenaikan tarif listrik telepon dan BBM dapat kita telaah bagaimana dinamika kompetisi berbagai aktor politik (policy stakeholder) yang memperjuangkan kepentingannya. Sesuai dengan karateristik regime politik dan sistem politiknya, ada kecenderungan bahwa supra struktur politik regime politik yang berkuasa selalu memenangkan kompetisi kepentingan politiknya dengan mengabaikan impact dan effect kebijakan terhadap masyarakatnya.Dari kasus ini kita mendapat pelajaran bagaimana seharusnya kebijakan publik (baik substansi maupun proses politiknya) lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat.