Korelasi Korupsi dan Jumlah Penduduk Terhadap Kesuksesan E-Government di Suatu Negara - Dien Novita (PROSIDING CSGTEIS 2013, 2013)
Abstrak—E-Government didefinisikan sebagai bentuk layananpemerintah yang berbasis elektronik. Bentuk layananpemerintah tersebut mempunyai banyak keunggulandibandingkan cara konvensional yang belum memanfaatkanteknologi informasi. Sebagian besar negara-negara di dunia telahmenerapkan bentuk layanan ini. Untuk menyelenggarakanlayanan pemerintahan yang berbasis elektronik tersebut,tentulah bukan hal yang mudah. Ada banyak faktor untukterselenggara dengan sukses. Faktor-faktor kesuksesanimplementasi E-Government antara lain ditentukan oleh faktorpersiapan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Adanyapenyimpangan anggaran seperti terjadinya korupsi tentunyaakan menghambat kesuksesan implementasi E-Government.Selain faktor tersebut, faktor dari dukungan penduduk sebagaistakeholder utama dari E-Government tentunya juga sangatmenentukan sukses tidaknya implementasi E-Government. Makadari itu penelitian ini dibuat untuk melihat korelasi atauhubungan korupsi dan jumlah penduduk terhadap kesuksesanimplementasi E-Government di suatu negara. Penelitian inimenggunakan model analisis regresi berganda menggunakansoftware AMOS 16 dan SPSS 19. Dari hasil pengolahan dataterhadap 163 negara sebagai sampel penelitian untuk dataperingkat E-Government dunia oleh E-Government Survey 2012oleh PBB, dari UNDP untuk peringkat jumlah penduduk dunia2012, dan dari Transparency International 2012 untuk peringkatkorupsi dunia, diperoleh hasil bahwa korupsi dan jumlahpenduduk secara bersama-sama berkorelasi kuat terhadapkesuksesan implementasi E-Government suatu negara dengannilai r sebesar 0,75 dan koefisien determinasi R2 sebesar 56,3%.Kata Kunci—E-Government; korupsi; penduduk; regresi;AMOS; SPSS