KADASTER 3D UNTUK PENGOPTIMALAN PENDAFTARAN TANAH TERHADAP PENGGUNAAN HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN (HMASRS) (Studi Kasus : Best Western Star Hotel and Apartement, Semarang) - Rezky Yudhaseno; Sutomo Kahar; Arwan Putra Wijaya (Departement Teknik Geodesi Universitas Diponegoro, 2015)
ABSTRAK Meningkatnya kegiatan pembangunan khususnya di wilayah perkotaan menyebabkan orientasi pembangunan mengarah secara vertikal pada pemanfaatan ruang baik diatas maupun dibawah permukaan tanah. Atas hal tersebut, aspek keruangan menjadi hal yang sangat penting dalam bangunan bersusun. Sudah saatnya pemetaan kadastral dua dimensi yang diterapkan pada bangunan bersusun dikembangkan ke arah tiga dimensi. Dimana pendekatan Kadaster 3 Dimensi memberikan kemudahan bagi pengguna untuk memilih posisi virtual dalam peta, keakuratan yang lebih baik dalam menginterpretasikan peta, serta dapat menampilkan bentuk yang lebih perpektif. Dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya secara lengkap terhadap bidang tanah dan hak-hak lain, sehingga dapat mempermudah dalam memberikan status hukum dan memberikan informasi yang lengkap terhadap bidang tanah dan pemanfaatan ruang baik diatas maupun dibawah permukaan tanah. Di Indonesia, Konsep Pendekatan Kadaster 3 Dimensi diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun. Dalam undang-undang ini mengatur tentang kepemilikan bukan hanya pada bidang tanah, tetapi juga status kepemilikan atas ruang dengan adanya Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMASRS). Dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan konsep model Hybrid Cadastre dengan alternatif Registration of Physical Object, yang mana sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Dalam peraturan ini menjelaskan bahwa HMASRS merupakan salah satu obyek Pendaftaran Tanah, yang pada saat ini kegiatan pendaftaran tanah terhadap HMASRS masih dilakukan dengan pendekatan secara 2 dimensi, hanya dengan informasi yang terbatas dan aspek keruangan belum dapat terpenuhi. Sehingga pembentukan Kadaster 3 Dimensi untuk Pengoptimalan Pendaftaran Tanah sangat tepat dalam menyediakan informasi yang lengkap dan memberikan kepastian hukum terhadap obyek HMASRS.Kata Kunci : Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMASRS), Kadaster 3 Dimensi, Pendaftaran Tanah ABSTRACTIncreased development activities especially in the urban areas, causes the development orientation to focus vertically on the use of the space both above and under the land surface. Therefore, the spatial aspect is becomes very important in building of stack houses. It’s time for cadastral mapping are applied to the two-dimension (2D) composite building developed into a three-dimension (3D). Which the 3D Cadastre approach makes it easy for users to choose a virtual position in the map, better accuracy for interpreting the map, and can display a more perspectives of the object. Can depict the real condition completely of the land and other rights, so that it makes to providing legal status and provide detailed information of the land and the use of space both above and under the land surface. In Indonesia, the concept of 3D Cadastre approach reinforced by the issued of the law number 20 year 2011 about the stack houses. In this law, regulating the proprietary not only of the land, but also the proprietary of the space by having proprietary right of stack houses unit (hak milik atas satuan rumah susun). In this research uses the concept approach Hybrid Cadastre models with alternative Registration of Physical Object, which is relevant to Government Rule number 24 year 1997. In this rule, explain that HMASRS is one of the Land Registration, which the activity of land registry to HMASRS is still carried out with two-dimension (2D), only with limited information and spatial aspects can not accomodated. So that the formation of three-dimension (3D) cadastre for optimization of the land registry is very appropriate in providing the complete information and provide the legal certainty of HMASRS object. Key Words : Proprietary Right Of Stack Houses Unit (HMASRS), Three-Dimension Cadastre, Land Registry