ANALISIS HASIL DIGITALISASI SURAT UKUR PADA SISTEM GEO KKP DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG (Studi Kasus : Kel. Karangroto Dan Kel. Genuksari, Kec. Genuk) - Irfan Baharudin; Sawitri Subiyanto; Fauzi Janu Amarrohman (Departement Teknik Geodesi Universitas Diponegoro, 2017)
ABSTRAK Sebagai satu-satunya instansi pemerintah yang bergerak di bidang pertanahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki peran penting untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia atas tanah yang dimilikinya. Segala permasalahan seperti sertifikat ganda, tanah ditelantarkan pemiliknya, pembebasan lahan, sengketa tanah dan sebagainya harus diselesaikan oleh BPN.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas data surat ukur (SU) baik spasial maupun tekstualnya yang sudah terdigitalisasi ke web GeoKKP. Selain itu juga mengetahui perbandingan pengerjaan digitalisasi SU pada Kelurahan Karangroto dan Kelurahan Genuksari. Data yang diperlukan pada penelitian ini yaitu hasil digitalisasi SU Kelurahan Genuksari dan Kelurahan Karangroto, batas administrasi kelurahan se-Kota Semarang, citra satelit resolusi tinggi Kota Semarang, dan data fisik SU tahun. Metode penelitian ini dengan membandingkan data fisik SU dengan data hasil digitalisasinya, dan dilakukan validasi ke lapangan dengan mengukur bidang menggunakan RTK serta mengukur titik GCP untuk rektifikasi.Hasil dari penelitian ini untuk kualitas pemetaan bidang, terjadi pergeseran pada titik berat tiap bidang yang divalidasi dengan rata-rata pergeseran untuk nilai X sebesar 1,920 m dan nilai Y sebesar 2,716 m. Sedangkan untuk RMS citra base map untuk pekerjaan GeoKKP didapat hasil sebesar 0,543 piksel. Sedangkan untuk perbandingan hasil digitalisasi SU secara keseluruhan Kelurahan Genuksari masih lebih baik dibanding Kelurahan Karangroto dalam hal kesesuaian luas, lokasi pada citra, Nomor Induk Bidang, hak atas tanah dan tahun penerbitan SU dengan data fisik SU. Persentase kesesuaian data pada Kelurahan Genuksari mencapai 77 %, sedangkan pada Kelurahan Karangroto hanya 53 %. Meskipun begitu, pada masing-masing kelurahan diperlukan perbaikan data agar lebih sesuai dengan data fisik SU.